Politik yang mencekik bangsa sendiri

Pemerintah merupakan sebuah sistem yang seharusnya berjalan untuk mengatur kehidupan sosial, dan memiliki wewenang sepenuhnya dalam menjalankan amanat yang telah dibebankan rakyat kepadanya. Pemerintah juga memegang tirani penuh atas bangsa serta kemajuan dan kegagalan dalam berbagai sistem di negara ini. ibarat anggota tubuh pemerintah menjadi kepala yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah serta tujuan bangsa itu sendiri. Meskipun pemerintah tidak selalu berhasil dalam menjalankan setiap kebijakan, ketetapan hingga program-progam kepemerintahan. Namun bukan berarti sistem pemerintahan kita gagal sepenuhnya dalam menjalankan proses keperintahannya. Karena di dalam Proses kita tidak mungkin menghindari pengulangan terhadap beberapa hal yang pernah terjadi dalam proses tersebut, baik itu berupa keberhasilan atau bahkan malah kemunduran.

Namun merupakan  realitas yang sangat ironis, ketika yang tertangkap dalam mata masyarakat adalah kegagalan serta kemunduran pemerintah dalam mengemban amanatnya. Fenomena tersebut dapat dengan mudah terpatri dalam benak masyarakat dengan beberapa fenomena yang terjadi dari beberapa periode keperintahan indonesia tercinta ini. fakta serta fenomena-fenomena dari pengulangan ketidak beresan pemerintah itulah yang menyebabkan penilaian gagal oleh masyarakat terhadap amanat yang seharusnya di jalankan oleh pemerintah.

Pembangunan yang gagal.

Hal tersebut dapat di perkuat dengan menengok beberapa peristiwa yang terjadi akhir tahun ini bahwa telah berulang kali Indonesia mengalami bencana, mulai banjir tahunan di jakarta, longsor, gunung meletus  hingga kebakaran hutan. Banjir tahunan yang terjadi di jakarta merupakan salah satu bukti kegagalan pemerintah lagi. Dimana seharusnya ada perubahan serta pengembangan dalam sistem pembangunan setiap tahunnya. Namun hal itu di rasa begitu nihil. Karena hampir setiap tahunnya tidak ada perubahan yang signifikan dari peristiwa tersebut.

Penyebab banjir salah satunya merupakan faktor alam yang kurang bersih dan tidak terkikisnya air oleh pohon-pohon di dalam hutan. Pemerintah telah memberikan perundang-undangan mengenai batas penebangan pohon di dalam hutan serta betas pembakaran lahan di hutan. Namun secara semu perundang-undangan itu sama sekali tidak memberikan effetc terhadap peristiwa-peristwa kebakaran hutan yang telah terjadi. Pemerintah hanya memojokan rakyat seolah mereka tidak sanggup menjaga lingkungan bersama, namun pemerintah tidak tegas dalam memberi dan melaksanakan hukuman ketika ada salah satu kolongmerat atau politisi yang ikut andil dalam proyek penjualan kayu hingga kebakaran hutan. Dari sanalah kegagalan pemerintah dalam pembangunan kesinambungan sistem di rasa gagal.

Kegagalan pasar ekonomi.

Banyak fenomena kecil yang  juga dapat dengan mudah di tangkap oleh masyarakat, seperti kegagalan pasar ekonomi. Reaksi beberapa perusahaan swasta terhadap penentuan harga barang dengan selisih jauh, juga beberapa perusahaan swasta yang mendominasi pasar, belum lagi pasar asing yang dari tahun ketahun lebih mendominasi, sehingga terjadilah penggundukan kenaikan harga serta tidak berlakunya barang perusahaan lain. Hal inilah yang menjadi contoh kecil gagalnya pemerintah dalam menyeimbangkan pasar ekonomi dalam negri sendiri. Padahal bangsa kita juga tidak sanggup menghindari pasar asing yang secara tidak langsung justru menjadi benalu yang makin gemuk. seperti hilangnya pasar tradisional dan di gantikan oleh beberapa pasar modern saham perusahaan asing. Hal inilah yang menjadi indikasi awal terhadap gagalnya pemerintah dalam membangun ekonomi pasar. Belum lagi ketika beberapa industri lokal mengalami kegagalan akibat tidak memiliki nilai saing yang cukup tinggi. Akibatnya kita hanya menjadi pupuk bagi perusahaan perusahann asing yang telah menjadi benalu ekomi di rumah kita sendiri.

 Dari gagalnya pemerintah mengatur pasar ekonomi itulah kemiskinan di indonesia menjadi ratapan kosong. Bagaimana pemerintah sanggup mengurangi nilai kemiskinan di Indonesia ketika pasar ekonomi kita yang seharusnya menjadi awal keseimbangan perekonomian ini tidak mampu di perbaikinya. pengentasan kemiskinan merupakan prospek dan janji yang ditunggu masyarakat dalam realisasinya, namun sampai detik ini masyarakat kita masih merasa tabu dalam penilaian hal tersebut. ketika 2010 lalu penilaian angka prosentasi kemiskinan negara Indonesia mengalami penurunan,  dari yang sebelumnya dari pada negara-negara lain di seluruh dunia. Namun menurunnya jumlah angka tingkat kemiskinan tersebut bukan menjadi identifikasi yang pas dalam melihat realitasnya. Karena jangankan untuk merasakan berkurangnya kemiskinan dalam negara ini, masyarat miskinpun tidak mengerti apalagi merasa harus peduli terhadap angka-angka sedangkan kehidupan mereka tetap pada kemiskinan.

Kemiskinan, ketidak seimbangan, dan bahkan kurangnya lapangan pekerjaan yang menderah bangsa kita tercinta inilah yang menjadikan Kebanyakan warga indonesia lebih memilih untuk bekerja di negara lain. Selain dengan mudah mereka mendapatkan pekerjaan tanpa menggunakan ijazah tertentu, mereka juga mendapatkan gaji yang cukup besar dari pada gaji pokok dalam negara sendiri dengan tingkat lulusan khusus sekalipun.  Pencintraan yang buruk inilah yang membuat pudarnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Beberapa tahun yang lalu, bangsa kita telah mengalami sebuah peristiwa yang sangat tragis, ketika seorang TKI di siksa di negara orang lain. Meskipun reaksi pemerintah mengenai peristiwa tersebut sangat nampak. Namun bukan berarti hal itu membuktikan bahwa adanya keberhasilan dalam perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya . peristiwa tersebut justru membuktikan tidak adanya konsistensi dan ketegasan pemerintah dalam melidungi masyarakatnya.

Reaksi masyarakat terhadap runtutan fenomena sangat besar, hal ini menimbulkan kesenjangan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat kecil hanya akan melihat kebutuhan pokoknya yang harus di penuhi dan di bantu oleh sistem kepemerintahan tidak terlepas dan jauh dari kebutuhan ekonomi belaka. Reaksi tersebut menjadikan masyarakat tidak terlalu menanggapi pentingnya sebuah pendidikan dan semacamnya. Stuktur. kecemasan akan biaya hidup di tengah kemewahan orang-orang pemerintahan merupakan bukti yang sangat ironis. Bagaimana masyarakat percaya dengan segala tetek bengeknnya sistem yang beberapa kali menjadi progam pemerintah meskipun dengan alasan pembangunan bahkan perombakan sistem yang pernah mengalami kegagalan. Ketika kebutuhan primer  sulit terpenuhi.

Namun dari tahun ketahun pergantian orang,orang di kepemerintahan tidak menunjukkan bukti dari ketidak pengulangan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Hal inilah yang memperkuat anggapan masyarakat terhadap kepalsuan janji-janji yang telah di berikan terhadap mereka saat musim pemilu. Ketidak percayaan tersebut dapat kita rasakan, ketika masyarakat kita sendiri semakin menganggap nilai-nilai politisi jelek, dan semua sistem pemerintahan tidak akan lepas dari hal tersebut, dari fakta yang menunjukkan banyaknya angka goulput dari tahun ketahun yang semakin bertambah.

Dari berbagai runtutan masalah diatas merupakan bukti kuat yang memperuncing anggapan multi partai di indonesia dinilai buruk, karena fungsi politik justru memainkan peranan dalam menggagalkan kepemerintahan itu sendiri, serta juga merupakan banjir kemubadhiran dalam segala bentuknya. Mulai dari biaya yang di keluarkan untuk menjalankan progam pemilihan itu sendiri, sampai pada nilai yang di keluarkan secara besar-besaran dari para calon. Dari sanalah patut kita mengaca pada Struktur pemerintah yang tidak akan terlepas dari kekuasaan yang memegang birokrat seutuhnya dibalik pemerintahan tersebut. hal inilah yang menjadi bukti serta kebingungan runtut dalam benak masyarakat. Bahwa sistem politik di tanah air kita ini justru tidak mendukung sistem pemerintahan, melainkan kepolitisian tersebut hanya mengebiri dari sistem yang seharusnya berfungsi sehingga justru mengalami disfungsi.