Kemelut Kenaikan Harga BBM

blogger templates


Masih hangat untuk diperbincangkan masalah kenaikan BBM yang telah dibahas dalam sidang paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2012, yang dipimpin oleh Marzuki Alie selaku ketua DPR, dimana salah satu agendanya memutuskan kebijakan kenaikan BBM. Marzuki Alie tidak seorang diri, beliau ditemani oleh Taufik Kurniawan dan Pramono Agung.

Sidang paripurna ini akan memutuskan menerima atau menolak Pasal 7 ayat 6 A Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012. Pasal usulan pemerintah itu memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Dalam ayat 6A itu disebutkan: "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung." Itulah Pesan yang disampaikan oleh Komunikator (Marzuki Alie) dalam pembukaan sidang paripurna.

Jika amandemen ayat itu diterima, maka pemerintah memiliki dasar untuk menaikkan harga BBM. Tapi bila ditolak, maka langkah pemerintah terhalang. Sidang paripurna bersifat terbuka, artinya siapapun dapat memantau suasana dalam sidang tersebut. Baik melalui media cetak maupun elektronik.

Karena tujuan diadakannya sidang, tidak lain adalah demi kesejahteraan rakyat. Hidup dan mati rakyat Indonesia ditentukan oleh hasil sidang paripurna tersebut. Dalam sidang tersebut terjadi pro dan kontra antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ada pihak yang setuju dan ada pula pihak yang menolak kenaikan BBM. Akhirnya, jalan yang diambil yakni mekanisme voting atau pengambilan suara secara terbuka. Ternyata, cara itu pun menimbulkan reaksi dari beberapa pihak, seperti partai-partai yang memperlihatkan sikap aneh-aneh.

Persis yang banyak diperkirakan banyak orang bahwa drama tersebut memang penuh dengan dagelan. Anggota DPR seolah berperang kata-kata tapi sepertinya telah ada konsesus mengulur waktu dengan memunculkan issue yang sangat tak masuk akal yakni tampil permintaan pasal khusus yang tidak kita mengerti dari mana asal muasalnya.

Golkar yang pada awalnya menentang kenaikan harga BBM berubah haluan menjadi setuju naik asalkan harga minyak mentah dunia (ICP) naik sebanyak 20% selama enam bulan yang akan datang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih seru lagi. Mereka yang pada awalnya setuju kenaikan harga BBM berubah haluan menjelang menit-menit terakhir. Kendatipun tidak mengajukan syarat perubahan pada pasal siluman tampilnya PKS yang berubah pada menit-menit terkahir menandakan PKS seperti partai penunggu angin. Kemana angin berhembus kesanalah ia bergerak. Padahal beberapa partai lain telah memperlihatkan sikap tegas dan komitmennya dari awal dengan segala resiko dan perlawanan yang harus mereka lakukan melawan partai pro kenaikan harga BBM.

Saat hampir seluruh rakyat menolak rencana kenaikan harga BBM masih juga mencari celah-celah yang mereka kira mampu menghipnotis rakyat. Tentu saja sikap antipati anggota DPR tersebut membuat rakyat terperanjat. Pemirsa yang menonton acara melalui televisi gerah dengan ulah anggota DPR dari partai tertentu yang tidak peka terhadap rakyat.

Partai yang tidak pro rakyat telah terlihat jelas dengan mata kepala kita sendiri. Mereka bermain drama politik di pentas DPR tak lain hanya untuk kepentingan partai dan golongan, bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Lihatlah, mereka membahas pasal bukannya membahas setuju apa tidak? Padahal mengubah dan menciptakan sebuah pasal tak cukup sehari bukan? Mengajukan RUU atau perubahan pasal butuh waktu berhari-hari baru dapat kesepakatan, itupun jika pemberi proyek lancar menyiram pelicin agar tidak terlalu alot pembahasannya.

Mungkinkah mafia anggaran kena batunya kali ini? Kelihatannya seperti itu, mereka ciptakan isu pasal untuk menghabiskan waktu dan berhadapan dengan deadlock dan menyangka bahwa voting akan dimenangkan oleh partai koalisi. Tapi apa hendak dikata partai golkar salah satu dedengkot koalisi percaya diri menyatakan TUNDA. Sedangkan PKS kemudian menolak.

Mungkinkah sebagian besar anggota DPR harus belajar lagi di Taman Kanak-kanak? Kita jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur beberapa waktu lalu. Ternyata beliau benar. Inilah yang dimaksud oleh Gus Dur, ternyata anggota DPR yang kelihatannya parlente, cerdas, terpandang dan terhormat tak lebih seperti kapas yang hanya bisa terbang ke sana kemari ketika angin berhembus. Tak perlu dan tak penting memperjuangkan aspirasi rakyat, cukup tunduk pada Mafia Anggaran saja.

Kita kasihan melihat anggota DPR yang tidak sadar-sadar juga, mereka terang-terangan menjadi corong untuk kepentingan partai dan golongannya. Mereka yakin dengan kemampuan melakukan apa saja pada pemilu yang akan datang.

Lebih menyedihkan lagi adalah, BBM tidak jadi naik tapi harga barang dan jasa sudah bergerak naik. Apa jadinya jika enam bulan kemudian (Oktober 2012) jika terjadi kenaikan harga BBM lantas membuat harga-harga juga bergerak naik kembali, jadi dua kali inflasi dalam setahun? Siapa yang menanggung dosa.. Maukah orang-orang di DPR itu menanggung derita rakyat akibat naiknya harga dan inflasi dua kali dalam setahun secara signifikan.

Hal serupa juga berdampak pada diri rakyat Indonesia, ketika rakyat mengetahui bahwa BBM akan dinaikkan mereka berontak. Mereka berjuang sekuat tenaga agar rencana tersebut digagalkan. Dari mulai rakyat miskin, buruh pabrik, hingga mahasiswa Menyampaikan aspirasi mereka dengan cara demo besar-besaran. Para mahasiswajuga melaksanakan shalat berjama’ah dan disusul dengan do’a bersama. Upaya tersebut mereka tempuh agar harga BBM tidak jadi dinaikkan. Ternyata, hasil dari sidang paripurna tidak sepenuhnya memuaskan hati rakyat, karena sewaktu-waktu disadari ataupun tidak, BBM akan dinaikkan tanpa persetujuan rakyat.

Sungguh malang nasib rakyat Indonesia, yang semakin lama semakin terpuruk di Negeri sendiri.

Semoga semua pihak sadar. Mari kita utamakan keselematan bangsa dan negara dengan mengutamakan amanat rakyat sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Jika mahasiswa telah bersatu padu bergerak sulit terkendalikan meskipun coba disusupi oleh mahasiswa siluman juga untuk mengatasi gelora mahasiswa sejati.









Post a Comment