Politik Kultural Dan Kebijakan Kultural

blogger templates
Politik kultural diartikan sebagai kekuasaan untuk menamai dan mengarahkan tindakan. Dalam objek studinya, yaitu kebudayan, adalah zona perebutan makna dan versi dunia yang saling bertarung agar dianut dan memproleh klaim pragmatis atas kebenaran . Makna dan kebenaran dalam domain kebudayaan dibentuk dalam pola-pola kekuasaan untuk menamai dan dan membakukan deskripsi-deskripsi tertentu. kita dapat mengekplorasi sejumlah cara berbeda dimana cultural studies telah memahami politik kultural di dalam dan diluar lingkungan akademis. politik kultural dapat dikonsepkan sebagai serangkaian perjuangan sosial kolektif yang diorganisasi didalam kelas, gender, ras, seksualitas, umur , dan lain-lain, yang berusaha mendeskripsikan ulang kehidupan sosial dalam hal nilai dan harapan yang ingin diraih yang bersifat khusus.

Pada bab ini kita menemukan sejumlah koseptualisasi politik kurtulral yang beroperaasi didalam kerangka perjuangan yang lebih luas untuk mencapai makna dan perjuangan didalam makna itu sendiri. Misalnya, gramsci dengan konsep hegemoninya begitu berpengaruh dalam cultural studies. Juga perlawanan simbolisnya, yaitu cara bergaya anak muda sebagai bentuk Perlawanan terhadap thatcherrisme di inggris telah di anggap berhasi. Sehinngg hal l mengaitkan keberhasilan ini dengan perjuangan ideologisnya yang menstranformasikan Common Sense yang mana ia percaya terhadap nilai pada setiap individu, ia telah mampu mempertahankan dukungan rakyat di inggris yang dikenal bersayap paling kanan. Moffe dan Hall pada politik perbedaan. Ini melibatkan satu pergeseran dari kelas sebagai poros sentral politik, suatu penerimaan atas karakter klasifikasi sosial antiessensial dan aliansi politik yang tidak menentu, bersamaan dengan pergeseran ke arah ‘politik artikulasi’ dan ‘politik representasi’

Hegemoni menjadi penting dalam politik kultural karna hegemoni melibatkan pendidikan dan pemenangan atas konsensus ketimbang pemakaian kekuatan brutal dan koersi semata. Untuk menghegomoni maka dibutuhkan ‘ideologi’, ideologi menyuguhi orang dengan aturan bagi tindakan praktis dan prilaku moral. ideologi sebagai perangkat ide yang sistematis yang peranannya adalah untuk mengorganisasi dan mengikat secara bersama sama dalam blok bebagai elemen sosial sehingga melahirkan blok hegemonik atau kontrahegemonik.‘budaya’ menjadi arena perjuangan yang terus menerus dalam perjuangan memperebutkan ‘kekuasaan’. Misal perjuangan orang kulit hitam amerika mencari posisi dan identitas diri yang harus diakui melalui eksplorasi musik dengan bergaya rap.

Kemunculan curtural studies yang ditempatkan secara instusional tidak sejalangan dengan perjuangan kelas,ia menjadi gerakan sosial dan politis ‘baru’ dari politik identitas. Sehingga posisi cultural studies dipertanyakan antara apakah cultural studies merupakan gerakan-gerakan intelektual organik atau tidak.

Dalam bab ini perlu dicatat pula tentang tantangan- tantangan terhadap politik perbedaan cultural,yang memusatkan sebagian besar perhatiannya kepada seruan bannet terhadap cultural studies untuk terlibat lebih produktif lagi dalam pembetukan dan implementasi kebijakan cultural. Argumen ini didasarkan pada interpretasi konsep foucault tentang ‘govermentalitas’ dimana budaya adalah kepenjangan tangan pemerintah dan ilmu-ilmu reformis. Pada saat yang sama kebijakan cultural tampak menyepelekan pertanyaan tentang nilai dan kebutuhan akan penelitian intelektual secara kritis. Akhirnya mungkin pragmatis sebagai suatu filasafat mampu menjadi jalan untuk menyatukan politik perbedaan dan reprentasi dengan kebijakan kultural.
Post a Comment