Membangun Komunikasi Antar Gerakan Dakwah Islam DalamMemperkokoh NKRI

Peran Komunikasi

Komunikasi memiliki yang peran yang vital untuk pengokohan keberadaan NKRI. Komunikasi memainkan peran signifikan dalam mencapai resolusi konflik, ketidakpercayaan, kecurigaan serta permusuhan yang terjadi di masyarakat. Keberhasilan menyelesaikan perselisihan diklaim sebagai keberhasilan komunikasi. Kemampuan menyatukan beragam pemikiran kedalam keterikatan pemahaman yang sama, juga dikatakan sebagai keberhasilan komunikasi.  Pendek kata, apakah sebuah masyarakat itu damai atau penuh dengan perselisihan, peran komunikasis angat signifikan.

Keberadaan NKRI

Keragaman dan perbedaan yang ada tercermin dari berbagai sisi, seperti etnis, bahasa, ras, suku, orientasi politik, kepentingan dan agama. Bila keragaman dan perbedaan itu dilihat dari sikap terhadap keberadaan negara. Ada diantaranya yang telah menganggap NKRI sebagai sesuatu yang final. Namun pada sisi lain ada pula yang ragu dan bahkan menolak keberadaan NKRI sebagai organisasi social politik tertinggi dalam wilayah juridiss ebuah bangsa.

Pemicu penolakan terhadap negara (NKRI) dapat dikarenakan factor sosial, ekonomi, politik, atau primordial. Selain itu, penolakan juga dapat ditentukan oleh keyakinan keagamaan tertentu. Penolakan terhadap negara, dapat terjadi karena alasan-alasan ideologis dan keyakinan keagamaan.

Dengan demikian, dalam negara, gerakan-gerakan politik yang menolak keberadaan Negara serta berkeinginan untuk mendirikan negara, masing-masing dapa tberjalan sendiri-sendiri, yakni pertama, mereka yang bergerak karena didorong pada pengelolaan terhadap sumber-sumber kekayaann egara, orientasi primordialisme  atau kepentingan politik dan yang kedua adalah mereka yang didorong oleh keyakinan keagamaan. Namun demikian, keduanya dapat bertemu pada satu muara, yakni karena alas an keagamaan dan politik sekaligus. Bertemunya agama dan politik yang menolak keberadaan negara, sering kali membawa konflik dan hubungan yang sangat keras serta berkepanjangan.  

Pandangan dan Gerakan Islam

Ada pemetaan dalam melihat Islam sebagai agama sekaligus sebagai ideology politik. Pemetaan ini menuntun pemahaman bahwa terdapat relasi yang kuat antara agama dan Negara yang mau tidak mau berkaitan dengan keberadaan NKRI, yakni:

a.       Pandangandan Gerakan Islam Modernisme

Ciri utamanya adalah berusaha memajukan Islam melalui pengembangan gagasan rasional, liberalism dan modernisme. Agama harus dipisahkan dari negara. Dalam pandangan ini, agama adalah persoalan spiritual dan berurusan dengan persoalan pribadi. Sedangkan negara  lebih berurusan dengan persoalan duniawi yang mestinya bersifat rasional dan kolektif.

b.      Pandangandan Gerakan Islam Tradisional-Konservatif

Sikap dasarnya adalah mengedepankan sikap moderat, kooperatif dan tidak oposan. Artinya, keberadaan Negara diterima dengan bersikap kritis agar selalu berada dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam kebaikan. Pandangan ini merupakan mainstream di dalam masyarakat kita.

c.       Pandangan dan Gerakan Transformisme Islam

Ciriutamanyaadalah Islam harus menjadi kekuatan progresif dan transformative dengan tujuan utama menegakkan keadilan, membela masyarakat yang lemah dan terpinggirkan, serta melawan kezaliman politik atau pun ekonomi.

d.      Pandangandan Gerakan Islam Fundamentalisme

Akar fundamentalisme Islam setidak-tidaknya dapat ditelusuri dari permusuhan Barat dan dunia Muslim. Mereka menolak sekularisasi yang memisahkan agama dengan Negara atau duniawi dengan ukhrowi. Mereka juga menolak westernisasi dan modernisasi. Dengan demikian, terdapat penolakan terhadap demokrasi, yang umumnya berorientasi politis dengan basis-basis jamaah yang sangat ekslusif.

Dalam konteks demikian, meskipun tidak persis betul, hubungan agama dan Negara dapat dirumuskan kedalam tiga bentuk, yakni pertama apolitis. Dalam arti antara agama dan Negara sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda.

Kedua,  adalah akomodatif. Dalam pengertian ini hubungan antara agama dan Negara merupakan bersifat akomodatif dan kooperatif. Agama dan Negara tidak dipisahkan, melainkan keberadaannya satu sama lain saling menopang dan mendukung.

Ketiga adalah politis. Dalam konteks ini diyakini bahwa antara agama dan Negara merupakan sesuatu yang tak terpisahkan. Bentuk-bentuk aktivitas dan perjuangan yang dilakukan diarahkan pada terbentuk dan terwujudnya sebuah Negara dan pemerintahan (Ad-daulah) yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan dogma keagamaan. .

Gambaran semacam ini, sangat penting dalam rangka mempertimbangkan berbagai relasi yang dapat dan mungkin dibangun dalam kaitannya antara agama dan Negara serta melihatcelahkomunikasi bagi tujuan penguatan kelembagaan kenegaraan dan penyelenggaraannya di dalam bingkai NKRI. Tentu saja penguatan semacam ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, pendekatan, dan tujuan. Satu diantaranya adalah melalui jalur Gerakan Dakwah Islam.

Pengokohan NKRI

Negara mempunyai sumber kewenangan dan otoritas tertinggi dalam wilayah juridiksi tertentu. Negara sebagai integrasi kekuatan politik, mempunyai kekuasaan untuk menertibkan masyarakat yang di dalam operasionalisasinya mempunyai tujuan:

a.       Memeliharaketertibanumum (John Locke);

b.      Memajukanmasyarakatdalamsegalabidang (Plato

c.       Memadukanaktivitasnegara (Hegel); dan

d.      Menunjukkandanmendistribusikansumber-sumberdaya material  dan non-material (Karl Marx).

Dalam konteks itu,  penguatan kenegaraan jelas mempunyai kedudukan yang berbeda dengan penguatan pemerintahan. Semestinya, setiap periode kekuasaan pemerintahan, kebijakan utama yang dilakukan adalah melakukan penguatan terhadap negara. Meski kenyataannya, dua posisi ini tidak selalu bersifat simetris. Tidak ada jaminan, bila pemerintahan kuat menggambarkan kondisi Negara kuat. Demikian pula tidak ada jaminan, bila Negara kuat membawa pemerintahan yang kuat. Di sini, Negara dapat dianalogikan sebagai wadah yang mengakomodasi berbagai kepentingan sosial, ekonomi, politik, budayadan agama. Sementara pemerintah adalah pelaksana yang menjalankan mesin organisasi dan struktur negara.

Pertanyaannya kemudian, seberapa luas lingkup penguatan terhadap negara?  Siapa yang bertangungjawab terhadap penguatan negara?

Dimensi pengokohan terhadap negaras etidak-tidaknya diarahkan pada penguatan pilar kenegaraan. Pertama, penguatan terhadap dimensi kesejarahan bangsa. Jatuh bangunnya sebuah bangsa dan negara, ditentukan oleh ingatan terhadap sejarah dirinya. Sebuah bangsa yang lupa terhadap dirinya, sangat mudah kehilangan arah dan mudah mengalihkan pada pandangan dan ideology politik yang lain serta tidak berakar pada kesejarahan dirinya.

Kedua adalah penguatan terhadap ideology negara. Pancasila yang merupakan ideology Negara merupakan capaian dan pemikiran yang sangat cerdas dan futuristik yang menyatukan perbedaan yang ada kedalam visi kenegaraan yang matang.

Ketiga, penguatan Negara terhadap konstitusi. Konstitusi Negara merupakan fundamen penting bagi terjaminnya pelaksanaan kenegaraan dan kepemerintahan. Penguatan ini dapat diwujudkan implementasi kerja sebagai amanat konstitusi tersebut.

Keempat, penguatan ekonomi bagi penduduknya. Basis kekuatan NKRI salah satunya terletak pada penduduknya. Pilar ekonomi secara tegas dinyatakan di dalam konstitusi. Dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Kelima, penguatan militer, pertahanan dan keamanan. Dalam bingkai kenegaraan-militer, pertahanan dan keamanan itu seharusnya kuat, terlepas dari siapa yang memerintah dalam pemerintahan NKRI. Sebab, dalam kondisi tertentu, diperlukan institusi yang dapat menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan sebuah negara. Salah satunya di dalam institusi militer. Selain itu, secara tidak langsung, penguatan terhadap militer, pertahanan dan keamanan, diperlukan penguatan terhadap penguasaan teknologi. Selain dimensi pokok tersebut, masih terdapat beberapa dimensi lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperkuat keberadaan Negara seperti penguatan politik dan penguatan budaya