Tanggung Jawab Individu Dan Negara Menurut Hukum Internasional

blogger templates


Tanggung Jawab Individu Dan Negara
Menurut Hukum Internasional*)

I Dewa Gede Palguna**)

PENGANTAR
            Empat puluh empat tahun yang lalu, Friedmann menyatakan telah terjadinya perubahan struktur dan berkembangnya dimensi-dimensi baru hukum internasional. Satu di antaranya yang terpenting adalah terus meluasnya ruang lingkup bidang hukum ini. Perluasan ruang lingkup tersebut, untuk bagian terbesar, diakibatkan oleh bertumbuhnya bidang-bidang di mana seluruh atau sebagian anggota masyarakat bangsa-bangsa bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan internasional.[1] Oleh karena itu, menurut Friedmann, dalam memahami dimensi-dimensi baru bidang hukum ini mesti dimulai dari lima perspektif yang berbeda:
(1)  meluasnya ruang lingkup hukum internasional publik dengan masuknya pokok-pokok bahasan baru yang sebelumnya berada di luar bidang hukum ini;
(2)  masuknya organisasi-organisasi internasional publik dan – dalam batas-batas tertentu – korporasi-korporasi privat dan orang perorangan atau individu;
(3)  perluasan “horizontal” hukum internasional, khususnya turut sertanya kelompok negara non-Barat ke dalam keluarga hukum bangsa-bangsa;
(4)  dampak prinsip-prinsip politik, sosial, dan ekonomi organisasi pada universalitas hukum internasional publik, utamanya ketika ruang lingkup dan pokok bahasan prinsip-prinsip itu meluas;
(5)  peran dan keanekaragaman organisasi internasional dalam implementasi tugas-tugas baru hukum internasional.[2]
            Sebagian dari yang dikatakan Friedmann lebih dari empat puluh tahun yang lalu itu kini telah benar-benar menjadi kenyataan, misalnya masuknya hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, dan ruang angkasa ke dalam domain hukum internasional.[3] Kendatipun demikian, hingga saat ini, negara-negara tetaplah merupakan pelaku utama dalam hukum internasional dalam pengertian bahwa negara-negaralah yang hingga saat ini masih tetap menikmati kepribadian hukum internasional (international legal personality) yang penuh, yang berarti negara-negara itu dapat menciptakan dan menjadi subjek langsung dari kewajiban-kewajiban internasional.[4]  Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum di kalangan sarjana hukum, sampai dengan perkembangannya saat ini, yang telah diterima sebagai subjek hukum internasional – yaitu pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional – selain negara adalah Tahta Suci (Vatican), Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang perorangan (individu), dan pihak dalam sengketa (belligerent).[5]
            Dalam kaitan dengan acara ini, pertanyaannya kemudian adalah, jika hingga saat ini negara masih merupakan pelaku utama dalam hukum internasional, yang artinya bahwa negaralah yang merupakan subjek hukum utama dalam hukum internasional, apakah dengan demikian berarti hanya negara yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional? Perkembangan yang terjadi, khususnya setelah Perang Dunia II, menunjukkan bahwa individu atau orang perorangan pun, dalam batas-batas tertentu, dapat dimintakan pertanggungjwabannya menurut atau dalam hukum internasional, khususnya dengan makin berkembangnya hukum humaniter internasional, hukum internasional hak asasi manusia, dan hukum pidana internasional. Ketiga cabang hukum internasional ini, pada titik tertentu, bukan hanya saling berhubungan tetapi juga saling melengkapi. Jeffrey L. Dunoff dan kawan-kawan mempunyai perumpamaan menarik dalam menggambarkan hubungan antara ketiga cabang hukum internasional ini:
Geometrically, international human rights law, international humanitarian law, and international criminal law might be visualized as three circles or rings, each of which overlaps with the other two. Thus ... certain major human rights treaties and humanitarian law contain penal provisions. In that sense, criminal processes are an alternative along a continuum to enforce human rights or humanitarian law. At the same time and quiet significantly, states do not regard most human rights and humanitarian law violations as entailing individual responsibility; international criminal law does not incorporate all humanitarian or human rights law”.[6]
            Tulisan ini mencoba menguraikan secara singkat persoalan pertanggungjawaban negara dan individu dalam atau menurut hukum internasional. Sedangkan, masalah pertanggungjawaban subjek-subjek hukum internasional lainnya, misalnya organisasi internasional, tidak akan dibahas di sini. Hal itu di samping dikarenakan berada di luar ruang lingkup acara ini juga karena, mengingat sifatnya, memerlukan waktu khusus atau tersendiri.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL[7]
Tinjauan Umum
            Secara umum dikatakan, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara itu. Komisi Hukum Internasional (International Law Commission, ILC) telah membahas persoalan tanggung jawab negara ini sejak tahun 1956 namun baru pada tahun 2001 berhasil merumuskan rancangan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara karena Perbuatan yang Dipersalahkan menurut Hukum Internasional (draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, selanjutnya dalam tulisan ini disebut “Artikel”) yang kemudian diedarkan oleh Majelis Umum PBB. Dalam Resolusi A/RES/ 59/35 (2004) Majelis Umum mengundang negara-negara anggota PBB untuk memberi tanggapan tentang langkah selanjutnya dan memutuskan untuk mempertimbangkan masalah itu kembali pada tahun 2007.
            Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional. Ia berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. ILC menerima seluruh Artikel secara aklamasi. Pengadilan-pengadilan internasional bahkan telah sejak lama mengutip dan menyetujui rancangan Artikel yang dibuat oleh ILC, sehingga kalaupun rancangan Artikel itu tidak menjelma sebagai konvensi, dapat dipastikan bahwa ia akan tetap berpengaruh besar pada pengadilan-pengadilan internasional itu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice), praktik demikian akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara) sebagai sumber primer hukum internasional.
            Sebelum masuk ke dalam hal-hal substansial yang lebih detail, ada tiga hal penting, semacam prinsip umum, yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:
(1)   bahwa Artikel bersifat residual, maksudnya Artikel tidak berlaku dalam hal syarat-syarat atau kondisi bagi adanya suatu perbuatan yang dipersalahkan secara internasional (internationally wrongful act) atau isi maupun implementasi tanggung jawab internasional suatu negara diatur oleh ketentuan hukum internasional khusus;[8]
(2)   bahwa hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku terhadap masalah-masalah yang tidak dicakup oleh Artikel, sehingga tetap terbuka bagi perkembangan hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara, misalnya mengenai tanggung jawab atas akibat-akibat yang merugikan atau membayakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang tidak dilarang oleh hukum internasional;[9]
(3)   bahwa, tanpa mengabaikan ketentuan dalam Piagam PBB, kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Pasal 103 Artikel diutamakan berlakunya daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya.[10] Maksud ketentuan ini adalah untuk menyatakan secara tegas bahwa ketentuan-ketentuan dalam Artikel tidak mengesampingkan tindakan yang diambil oleh PBB mengenai pembayaran kompensasi oleh suatu negara.
Perbuatan suatu negara yang dipersalahkan secara internasional
(Internationally wrongful act of a state)
            Artikel menentukan bahwa setiap tindakan atau perbuatan suatu negara yang dipersalahkan secara internasional melahirkan pertanggungjawaban internasional negara yang bersangkutan. Perbuatan tersebut dikatakan salah hanya jika (a) berdasarkan hukum internasional ia dapat diatribusikan kepada negara itu, dan (b) melahirkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Namun Artikel tidak memberi pembatasan kapan suatu negara melakukan suatu pelanggaran hukum internasional. Hal itu ditentukan melalui penerapan sumber-sumber ketentuan primer (ketentuan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan sumber-sumber hukum internasional lainnya). Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap pertanggungjawaban organisasi internasional dan individu atau orang-perorangan. [11]   
Perbuatan yang diatribusikan kepada suatu negara
(Attribution of conduct to a state)
            Dalam keadaan bagaimanakah suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada suatu negara? Secara umum, ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa hanya perbuatan organ negara atau pemerintah atau pejabatnya (orang maupun entitas yang bertindak berdasarkan perintah/arahan, anjuran, atau pengawasan organ-organ itu) yang dapat diatribusikan kepada negara. Organ-organ itu mencakup organ-organ pemerintahan nasional, daerah, maupun lokal dan orang-orang maupun entitas dalam tingkatan apa pun, ataupun setiap orang maupun entitas yang menyandang status sebagai organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara.  Juga termasuk di dalamnya orang-orang yang secara nyata bertindak sebagai organ pemerintahan meskipun mereka tidak diklasifikan demikian oleh hukum nasional negara yang bersangkutan.[12]
            Perbuatan atau tindakan yang murni merupakan tindakan pribadi yang dilakukan seseorang, meskipun orang yang bersangkutan adalah pejabat suatu negara, tidak dapat diatribusikan kepada suatu negara.[13] Namun, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau entitas yang bukan merupakan organ negara tetapi diberi kewenangan oleh hukum nasional suatu negara untuk melaksanakan “unsur-unsur kewenangan pemerintah” (elements of govermental authority) akan dianggap sebagai perbuatan negara jika dalam kasus tertentu orang atau entitas tadi bertindak dalam kapasitas demikian.[14]  Sementara itu, jika organ suatu negara sedang melaksanakan tugas untuk membantu negara lain, maka perbuatan organ negara tadi akan dianggap sebagai perbuatan negara yang disebut terakhir sepanjang organ negara itu bertindak atas persetujuan serta berada di bawah kewenangan, perintah, dan pengawasan negara yang disebut terakhir dan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang disebut terakhir tadi.[15]
            Tindakan organ negara, atau orang maupun entitas yang diberi wewenang untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintahan, dipandang sebagai tindakan negara jika organ negara, orang atau entitas tersebut bertindak dalam kapasitas itu bahkan jika mereka bertindak melampaui kewenangannya atau melanggar perintah.[16] Ketentuan ini dimaksudkan agar suatu negara tidak menghindar dari tanggung jawabnya dengan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ-organnya itu adalah tindakan yang tidak sah. Namun, dalam hal ini, tidak mencakup tindakan yang murni merupakan tindakan atau perbuatan pribadi,[17] melainkan tindakan yang diakui atau tampak dilakukan pada saat organ-organ negara, orang, atau entitas tadi sedang melaksanakan fungsi-fungsi resminya.
            Bahkan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak merupakan tindakan pemerintah pun dapat dianggap sebagai tindakan negara jika orang atau kelompok orang itu bertindak berdasarkan perintah negara atau berada di bawah perintah atau pengawasan negara.[18] Dengan demikian, suatu negara bertanggung jawab atas tindakan sekelompok orang yang, misalnya, melakukan teror berdasarkan perintah negara itu. Juga, suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak dapat diatribusikan kepada suatu negara akan dapat diatribusikan kepada negara jika negara tersebut mengakui dan menerima tindakan tersebut sebagai tindakannya.[19] Namun, dalam hubungan ini, jika sekadar berupa pernyataan dukungan yang dinyatakan oleh suatu negara tidak cukup untuk menyatakan perbuatan itu diatribusikan kepada negara tersebut.
Pelanggaran suatu kewajiban internasional
(Breach of an international obligation)
            Sekalipun suatu perbuatan dapat diatribusikan  kepada suatu negara, untuk melahirkan adanya tanggung jawab negara, perbuatan itu harus dibuktikan merupakan melanggar suatu kewajiban internasional negara yang bersangkutan.  Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran suatu kewajiban internasional, Artikel menentukan bahwa hal itu harus ditentukan secara kasus demi kasus.[20]
            Sementara itu ditentukan pula bahwa perbuatan suatu negara tidak dianggap pelanggaran kewajiban internasional jika perbuatan itu terjadi sebelum terikatnya suatu negara oleh suatu kewajiban internasional.[21] Hal ini sudah merupakan asas hukum internasional yang berlaku umum yaitu bahwa suatu perbuatan harus dinilai menurut hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu terjadi, bukan ketika terjadinya sengketa akibat perbuatan itu (yang bisa saja baru terjadi bertahun-tahun setelah perbuatan itu).
Keadaan-keadaan yang menghapuskan kesalahan
(Circumstances precluding wrongfulness)
            Keadaan-keadaan tertentu, meski tidak mempengaruhi suatu kewajiban internasional, dapat menjadi alasan pembenar atas terjadinya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, yang dengan demikian menghapuskan unsur kesalahan dari perbuatan itu. Beban pembuktiannya berada pada negara yang hendak membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban.
            Contohnya, adanya persetujuan dari suatu negara atas perbuatan yang dilakukan oleh negara lain yang jika tidak ada persetujuan tersebut perbuatan tadi adalah perbuatan yang dapat dipersalahkan.[22] Demikian pula tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.[23] Namun, dalam hubungan ini penting dicatat bahwa kendatipun penggunaan kekuatan bersenjata (misalnya dalam rangka pembelaan diri tadi) itu sah, tanggung bagi terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter yang berlaku dalam sengketa bersenjata (jus in bello) atau pelanggaran terhadap hak asasi yang tergolong ke dalam non-derogable tetap berlaku.[24]
            Terdapat beberapa hal lain yang dapat membebaskan suatu negara dari kesalahan, yaitu jika perbuatan itu dilakukan karena keadaan terpaksa (force majeure), atau jika pelaku tidak mempunyai pilihan lain yang masuk akal, dalam keadaan tertekan (distress), guna menyelamatkan hidupnya atau pihak lain yang berada di bawah pengawasannya.[25] Yang juga dapat membebaskan negara dari kesalahan adalah jika tindakan yang dilakukan itu merupakan keharusan (necessity). Hal ini bisa terjadi dalam hal adanya pertentangan yang tidak dapat didamaikan antara kepentingan mendasar suatu negara dan kewajiban internasional negara itu. Oleh karenanya, dalil necessity ini rentan terhadap kemungkinan penyalahgunaan. Untuk menghindari penyalahgunaan itulah Artikel menentukan bahwa dalil necessity baru dapat diterima sepanjang: (a) hal itu merupakan satu-satunya tindakan untuk menyelamatkan kepentingan esensial suatu negara dari bahaya besar dan segera terjadi (grave and imminent peril), (b) tidak menimbulkan gangguan serius terhadap kepentingan esensial negara yang terikat oleh kewajiban internasional itu atau masyarakat internasional secara keseluruhan.[26]
            Selanjutnya ditegaskan pula oleh Artikel bahwa hal apa pun tidak dapat membebaskan suatu negara untuk melanggar suatu norma hukum internasional yang sudah pasti (jus cogens, peremptory norms), misalnya larangan melakukan genosida, perbudakan, agresi, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.[27]
Isi pertanggungjawaban internasional suatu negara
(Content of the international responsibility of a state)
            Ketika suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional terjadi maka lahirlah suatu hubungan hukum baru antara negara-negara yang terkait, terutama kewajiban untuk melakukan perbaikan (reparation). Akibat hukum dari suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional tidak menghilangkan keharusan untuk mematuhi kewajiban yang dilanggar.[28] Dengan kata lain, pelanggaran terhadap suatu kewajiban tidaklah menghilangkan kewajiban itu. Selanjutnya, Pasal 30 Artikel menentukan bahwa suatu negara yang dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional diwajibkan untuk (a) mengakhiri perbuatan itu, (b) menawarkan jaminan yang memadai atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu.
            Negara yang dipertanggungjawabkan karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Kerugian itu mencakup kerugian material maupun moral. Bentuk atau jenis perbaikan (reparation) itu mencakup restitusi (restitution), kompensasi (compensation), dan pemenuhan (satisfaction).[29]
            Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Restitusi hanya mencakup pengembalian hal-hal sebelum kejadian, sedangkan kerugian lebih lanjut merupakan masalah kompensasi.[30]  Adapun kompensasi pengertiannya adalah bahwa suatu negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi.[31] Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan (satisfaction), Artikel menentukan bahwa hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Ia dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.[32]
Tindakan balasan
(Countermeasures)
            Negara yang menderita kerugian karena perbuatan negara lain diperbolehkan melakukan tindakan balasan yakni berupa tindakan tidak melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan negara yang melakukan pelanggaran namun semata-mata dengan tujuan agar negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh.[33] Namun tindakan balasan ini mengandung bahaya atau risiko yaitu jika ternyata terbukti bahwa justru tindakan negara yang mulanya dianggap melanggar itu adalah tindakan yang sah menurut hukum internasional maka tindakan balasan itulah yang menjadi tindakan yang tidak sah. Di samping itu, harus dibedakan pengertian tindakan balasan dalam rangka tanggung jawab negara ini dan pembalasan (reprisal) yang dikenal dalam hukum yang berlaku dalam sengketa bersenjata atau hukum humaniter, juga berbeda dengan tindakan penjatuhan sanksi, penghentian atau pengakhiran suatu perjanjian. Countermeasures ini lazimnya terjadi dalam konteks bilateral.
TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Tinjauan Umum
            Seseorang yang bertindak atas nama suatu negara juga dapat dipertanggung-jawabkan secara individual.[34] Sehingga, meskipun suatu negara bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang dipersalahkan (a wrongful act) yang dilakukan oleh para pejabatnya, para pejabat itu secara individual juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan yang sama, khususnya yang menyangkut pelanggaran terhadap hukum sengketa bersenjata (hukum humaniter) dan tindak pidana internasional lainnya.[35]
            Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan Artikel, jika seorang individu melakukan suatu tindak pidana internasional ia tetap dapat dituntut pertanggung-jawabannya secara individual, meskipun orang yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan itu berkedudukan sebagai organ negara. Ketentuan ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya keadaan di mana seseorang berdalih di balik statusnya sebagai organ negara untuk menghindarkan diri dari tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
Jenis-jenis tindak pidana internasional
            Ada tiga sumber untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana internasional, yaitu:[36]
(1)   tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktik hukum internasional;
(2)   tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional;
(3)   tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.
            Dengan telah berlakunya Statuta Roma (Rome Statute, selanjutnya disebut “Statuta”), yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court, ICC), pada tanggal 17 Juli 1998, jenis-jenis tindak pidana menurut ketiga sumber itu terangkum dalam Pasal 5 Statuta, walaupun tidak seluruhnya, yang mengatur tentang yurisdiksi ICC, yaitu:
(a)  Kejahatan Genosida
(b)  Kejahatan terhadap Kemanusiaan;
(c)  Kejahatan Perang;
(d)  Agresi.
            Yang dimaksud dan termasuk ke dalam kejahatan Genosida adalah salah satu atau lebih dari perbuatan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, seperti :
(a)  membunuh anggota kelompok;
(b)  menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
(c)  sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruhnya atau sebagian;
(d)  memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok;
(e)  memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.[37]
            Sedangkan yang dimaksud dan yang termasuk ke dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah salah satu dari beberapa perbuatan berikut yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil:
(a)  pembunuhan;
(b)  pembasmian;
(c)  perbudakan;
(d)  deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
(e)  pengurungan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
(f)   penyiksaan;
(g)  pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya;
(h)  penindasan terhadap suatu kelompok yang dapat dikenali atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jender/jenis kelamin, atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara universal tidak diperbolehkan dalam hukum internasional;
(i)    penghilangan orang secara paksa;
(j)    kejahatan rasial (apartheid);
(k)  perbuatan tidak manusiawi yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap badan, mental, atau kesehatan fisik seseorang.[38]
            Adapun yang dimaksud dan yang termasuk ke dalam kejahatan perang adalah mencakup sejumlah perbuatan atau tindakan yang sangat luas yakni:
(a)  pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu:
1.    sengaja melakukan pembunuhan;
2.    penyiksaan atau perlakuan secara tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan biologis;
3.    segaja menimbulkan penderitaan yang berat, atau luka badan maupun kesehatan yang serius;
4.    perusakan secara luas dan perampasan terhadap harta benda, yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan semena-mena;
5.    pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi lainnya untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh;
6.    sengaja melakukan pencabutan hak tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi lainnya atas pengadilan yang adil dan wajar;
7.    deportasi atau pemindahan atau penahanan secara melawan hukum;
8.    penyanderaan.
(b)  pelanggaran berat terhadap hukum dalam kerangka hukum internasional, mencakup 26 jenis perbuatan, yaitu:
1.    dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil atau terhadap orang sipil yang tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran;
2.    dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap sasaran sipil yang bukan merupakan sasaran militer;
3.    dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap personel, instalasi-instalasi, bangunan, unit-unit atau kendaraan bantuan kemanusiaan dan misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam PBB, sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan sebagai orang sipil atau sasaran sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata;
4.    dengan sengaja melancarkan serangan yang diketahuinya bahwa serangan itu akan menimbulkan kematian atau cedera terhadap penduduk sipil, atau kerusakan terhadap sasaran sipil, atau mengakibatkan kerusakan yang meluas, sangat berat dan berjangka waktu lama terhadap lingkungan alam yang secara tegas melampaui batas dalam kaitannya dengan upaya mengantisipasi keuntungan-keuntungan militer yang nyata dan langsung;
5.    penyerangan atau peledakan kota, desa-desa, tempat tinggal, dan gedung yang tidak dilindungi dan bukan sasaran militer;
6.    pembunuhan atau melukai kombatan yang sudah menyerah yaitu mereka yang sudah meletakkan senjatanya atau sudah tidak lagi memiliki sarana untuk melawan;
7.    penggunaan bendera gencatan senjata, tanda-tanda atau seragam militer musuh atau PBB, juga emblem pembeda (distinctive emblem) yang diatur dalam Konvensi Jenewa, dengan tidak semestinya, yang mengakibatkan kematian atau luka berat;
8.    pemindahan secara langsung maupun tidak langsung oleh kekuatan pendudukan (occupying power) terhadap sebagian penduduk sipilnya ke dalam wilayah yang diduduki, atau deportasi maupun pemindahan seluruh atau sebagian penduduk yang tinggal di daerah yang diduduki di dalam maupun keluar daerah mereka;
9.    secara sengaja melakukan penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, atau amal, bangunan bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dan luka-luka dikumpulkan, sepanjang tempat-tempat itu bukan untuk kepentingan militer;
10. mewajibkan orang yang dalam kekuasaan pihak lawan untuk melakukan mutilasi fisik, atau untuk percobaan medis atau keilmuan apa pun yang tidak dibenarkan secara oleh medis, kesehatan gigi, atau perawatan rumah sakit terhadap seseorang yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu;
11. membunuh atau melukai orang sipil dari negara atau tentara musuh;
12. menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan;
13. penghancuran dan penyitaan barang milik musuh kecuali perusakan atau penyitaan tersebut terpaksa dilakukan demi kepentingan atau keperluan konflik;
14. menyatakan penghapusan, penangguhan, atau tidak dapat diterimanya hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak musuh dalam suatu pengadilan;
15. melakukan pemaksaan terhadap penduduk pihak lawan untuk ikut dalam operasi perang melawan negaranya sendiri, bahkan jikalaupun mereka berdinas dalam tentara musuh sebelum permulaan perang;
16. perampasan kota atau tempat bahkan dengan penyerangan;
17. penggunaan racun atau senjata beracun;
18. penggunaan asphyxiating, gas beracun atau gas-gas lainnya dan semua cairan, bahan-bahan, atau peralatan-peralatan yang beracun;
19. penggunaan peluru yang dengan mudah meluas dan hancur dalam tubuh manusia, seperti peluru dengan selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi ujung peluru atau ujung peluru tersebut ditoreh;
20. menggunakan senjata, proyektil, atau bahan dan metode perang yang pada dasarnya dapat menyebabkan luka yang berlebihan atau tidak perlu atau secara inheren dan membabibuta, dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional mengenai konflik bersenjata, yang mana senjata, proyektil peluru, dan bahan-bahan, serta metode tersebut secara komprehensif dilarang dan dicantumkan dalam lampiran Statuta ini melalui amandemen berkaitan dengan Pasal 121 dan 123;
21. penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan; atau
22. pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran dan kehamilan secara paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) f, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang juga diatur dalam Konvensi Jenewa;
23. penggunaan penduduk sipil atau orang yang dilindungi untuk membuat suatu wilayah militer atau pasukan militer immune dari operasi militer;
24. dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap bangunan, bahan-bahan, unit-unit, alat transportasi, dan personel medis yang menggunakan emblem pembeda (distinctive emblem) dalam Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
25. dengan sengaja menggunakan kelaparan penduduk sipil sebagai metode berperang dengan cara menghentikan persediaan bahan-bahan yang dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup, termasuk menghalangi bantuan bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa;
26. mempekerjakan atau melibatkan anak-anak di bawah umur limat belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam pertempuran;
(c)  dalam hal konflik bersenjata nasional (non-international armed conflict), pelanggaran berat terhadap Pasal 3 ketentuan yang bersamaan (common articles)[39] dari keempat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 adalah perbuatan-perbuatan sebagai berikut yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam pertempuran, termasuk di dalamnya anggota tentara yang telah meletakkan senjatanya serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka, ditahan atau sebab-sebab lainnya:
1.    kekerasan terhadap jiwa dan raga, khususnya segala macam pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan;
2.    penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan;
3.    penyanderaan;
4.    penghukuman dan pelaksanaan hukuman tanpa didahului dengan putusan dari pengadilan yang dibentuk secara teratur yang memberikan segenap jaminan hukum yang diakui sebagai keharusan.
(d)  pelanggaran berat lainnya terhadap hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata nasional dalam kerangka hukum internasional, yang mencakup 12 macam perbuatan, yaitu:
1.    dengan sengaja melancarkan serangan  terhadap penduduk sipil atau orang sipil yang tidak terlibat langsung dalam peperangan;
2.    dengan sengaja menyerang bangunan, material, unit-unit, dan transportasi serta personel medis yang menggunakan emblem pembeda (distinctive emblem) dalam Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
3.    dengan sengaja menyerang personel, instalasi, bangunan, unit-unit atau kendaraan bantuan kemanusiaan dan misi penjaga perdamaian PBB, sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan sebagai orang sipil atau sasaran sipil menurut hukum internasional tentang konflik bersenjata;
4.    dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, atau amal, bangunan bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dan luka-luka dikumpulkan, sepanjang tempat-tempat itu bukan untuk keperluan militer;
5.    merampas kota atau tempat bahkan dengan penyerangan;
6.    melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran dan kehamilan secara paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) f, sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Pasal 3 ketentuan yang bersamaan yang terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa;
7.    mempekerjakan atau melibatkan anak-anak di bawah umur limat belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakan mereka untuk turut serta secara aktif dalam pertempuran;
8.    memerintahkan pemindahan lokasi penduduk sipil untuk alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali untuk alasan keamanan atau alasan militer mengharuskannya;
9.    membunuh atau melukai tentara lawan dengan curang;
10. menyatakan bahwa tidak akan ada tempat tinggal yang diberikan;
11. mewajibkan orang yang berada dalam kekuasaan pihak lawan untuk melakukan mutilasi fisik, atau untuk percobaan medis atau keilmuan apa pun yang tidak dibenarkan oleh perawatan medis, gigi, atau rumah sakit terhadap seseorang yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu;
12. mengharuskan atau merampas harta benda pihak lawan kecuali tindakan-tindakan tersebut terpaksa dilakukan demi kepentingan atau kebutuhan konflik.
            Dikarenakan terbatasnya waktu maka banyak hal lain yang berkait dengan tanggung jawab individu dalam hukum internasional tidak dapat dituangkan dalam tulisan ini. Hal-hal tersebut bukan hanya yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana melainkan juga kemungkinan-kemungkinan bagi lahirnya tanggung jawab perdata atas diri seseorang karena suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional.
Jakarta, 21 Oktober 2008.
*****


*) Disampaikan pada acara Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kostrad, bertempat di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD), Jakarta, 21 Oktober 2008.
**) Dosen tetap pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
[1] Lihat lebih jauh Friedmann, The Changing Structure of International Law, Columbia University Press and Stevens & Sons Ltd., 1964, h. 67-68.
[2] Lihat lebih jauh ibid., h. 70-71.
[3] Louis Henkin, et.al., International Law, Cases and Materials, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1987, h. 33.
[4] Jeffrey L. Dunoff, et.al., International Law: Norms, Actors, Process, A Problem-oriented Approach, Aspen Publishers, New York, 2006, h. 111.
[5] Lihat lebih jauh, antara lain, Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I-Bagian Umum, Binacipta, 1982, h. 89-105.
[6] Jeffrey L. Dunoff, et.al., op.cit., h. 607-608.
[7] Kecuali disebutkan lain, uraian berikut diambil dari Anthony Aust, Handbook of International Law, Cambridge University Press, 2005, h. 407-429.
[8] Pasal 55.
[9] Pasal 56.
[10] Pasal 59.
[11] Vide Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Artikel.
[12] Vide Pasal 4 ayat (1) dan (2) Artikel.
[13] Aust memberi contoh dalam hubungan ini, misalnya, serangan yang dilakukan oleh seorang polisi perempuan terhadap seorang asing yang ia dapati sedang tidur seranjang dengan suaminya tidak dapat diatribusikan kepada negara meskipun ketika melakukan serangan tersebut polisi perempuan tadi masih mengenakan seragam. Vide Anthony Aust, op.cit., h. 411.
[14] Pasal 5 Artikel.
[15] Pasal 6 Artikel. Ketentuan ini berlaku terhadap angkatan bersenjata suatu negara untuk membantu negara lain jika dan hanya jika angkatan bersenjata tersebut berada di bawah perintah dan pengawasan eksklusif negara yang disebut terakhir.
[16] Pasal 7 Artikel.
[17] Vide supra, catatan kaki 13.
[18] Pasal 8 Artikel.
[19] Pasal 11 Artikel.
[20] Vide lebih jauh Pasal 13-15 Artikel.
[21] Pasal 13 Artikel.
[22] Pasal 20 Artikel.
[23] Pasal 21 Artikel.
[24] Pasal 22 Artikel.
[25] Pasal 23 dan 24 Artikel.
[26] Pasal 25 Artikel.
[27] Pasal 26 Artikel.
[28] Pasal 29 Artikel.
[29] Pasal 34 Artikel.
[30] Pasal 35 Artikel.
[31] Pasal 36 Artikel.
[32] Pasal 37 Artikel.
[33] Pasal 49 Artikel.
[34] Pasal 58 Artikel.
[35] Artikel membiarkan persoalan tanggung jawab perdata bagi kejahatan-kejahatan tadi tetap terbuka. Dengan demikian, bukan tidak mungkin apabila suatu ketika di masa yang akan datang seseorang di samping dapat dituntut secara pidana berdasarkan hukum internasional, ia juga dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.
[36] Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, 2000, h. 40.
[37] Pasal 6 Statuta.
[38] Pasal 7 ayat (1) Statuta.
[39] Ketentuan-ketentuan yang bersamaan (common articles) adalah ketentuan-ketentuan yang karena pentingnya diulangi dan dirumuskan secara sama atau dengan sedikit modifikasi dalam keempat Konvensi Jenewa 1949.
Post a Comment